Ruang Sidang Komisi B Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) selalu menjadi artikulasi dialektika yang krusial dalam menentukan arah struktural organisasi. Salah satu momentum paling dinamis dalam forum tertinggi tersebut adalah lahirnya wacana reposisi nomenklatur dan fungsi Bidang Ipmawati menjadi Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diinisiasi oleh Pimpinan Wilayah (PW) IPM Jawa Timur. Sebagai kader yang berbasis di Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Garut dan pernah mengemban amanah sebagai sekretaris Bidang Ipmawati Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Barat, saya memandang perdebatan ini bukan sekadar urusan administratif tata kelola, melainkan sebuah keniscayaan evolusi ideologis ikatan. 

Kolektif organisasi tentu mencatat bahwa secara historis, eksistensi wadah ini telah melewati berbagai fase transformatif, mulai dari transisi nomenklatur “Irmawati” pada era Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) hingga sempat ditiadakan dalam Muktamar di Jakarta. Argumen yang berkembang saat itu didasari oleh alasan taktis-struktural, di mana isu kesetaraan dan perempuan dianggap dapat dilebur ke dalam bidang lain seperti Bidang Advokasi. Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa peleburan tanpa cetak biru yang jelas justru menyebabkan isu perempuan kehilangan jangkar fokusnya dan menguap dari ruang kebijakan.

Paradoks Kepemimpinan dan Domestikasi Kader Perempuan 

Sebaliknya, mempertahankan format klasik Bidang Ipmawati tanpa adanya rekonstruksi fungsional juga melahirkan persoalan baru, yaitu domestikasi kepemimpinan. Bidang Ipmawati, dalam batas tertentu, telah menjelma sebagai glass ceiling (plafon kaca) yang mengotakkan kader perempuan dalam ruang domestik organisasi dan menghambat mereka untuk memosisikan diri sebagai pimpinan tertinggi. Kondisi ini memicu terjadinya paradoks piramida data yang sangat ironis. Pada tingkat akar rumput seperti pimpinan ranting dan cabang, kader perempuan merupakan mayoritas penggerak utama di lapangan. Namun, semakin struktur tersebut mengerucut ke tingkat puncak, pucuk pimpinan tertinggi hampir selalu dimonopoli oleh kader laki-laki, sementara kader perempuan secara otomatis dikotakkan pada ranah domestik. 

Pola ini melahirkan labelisasi kognitif yang keliru bahwa isu gender hanyalah komoditas internal kader perempuan, sehingga kader laki-laki cenderung abai dan merasa steril dari tanggung jawab kemanusiaan ini. Sebagai kader laki-laki yang fokus menggaungkan isu kesetaraan dan pernah berada di dalam struktur Bidang Ipmawati, saya merasakan sendiri bagaimana labelisasi gender itu bekerja secara kaku dalam membatasi ruang gerak kolektif ikatan.

Evolusi Paradigma Gender: Dari WID Menuju Gender-Transformative Approach 

Gagasan untuk merekonstruksi struktur ini pada dasarnya berakar pada eksistensi evolusi teori pembangunan dan gender (Gender and Development) yang diadopsi secara global. Jika kita membedah sejarahnya, paradigma pergerakan telah bergeser dari Women in Development (WID) pada tahun 1970-an yang sekadar berfokus pada integrasi perempuan secara kuantitatif-seremonial, menuju Women and Development (WAD), hingga bermuara pada Gender and Development (GAD) yang menggeser fokus dari aspek biologis ke aspek relasi sosial. Hari ini, institusi internasional seperti World Health Organization (WHO) telah melangkah lebih jauh dengan mengadopsi Gender-Transformative Approach (Pendekatan Gender Transformatif). 

Pendekatan ini tidak lagi sekadar berbicara tentang memberikan akses formalitas atau memenuhi kuota keterwakilan, melainkan secara aktif membongkar akar penyebab ketimpangan sosial dan menghubungkannya dengan isu-isu interdisipliner, seperti krisis iklim, keadilan lingkungan, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, formula yang paling akurat bagi masa depan ikatan bukanlah mengulangi kesalahan sejarah dengan menghapus ruang aman perempuan, melainkan meluaskan ekspansinya melalui formula Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Ipmawati.

Formulasi ini tidak menghapus ruang aman historis Ipmawati, melainkan menaikkan kelas fungsionalnya melalui dua peran strategis. Pertama, sebagai instrumen internalisasi male allies (mitra setara), yang menegaskan bahwa isu kesetaraan gender adalah tanggung jawab sistemik organisasi yang memerlukan keterlibatan aktif kader laki-laki untuk meruntuhkan ego struktural mereka. Kedua, menggeser peran bidang dari pelaksana kegiatan seremonial menjadi pemegang kendali kontrol melalui otoritas gender audit (audit gender). Bidang ini memiliki hak untuk mengawasi seluruh kebijakan dan program di semua lini organisasi agar tidak ada lagi bias gender atau pembagian beban isu yang salah alamat, seperti isu kesehatan mental dan kesehatan reproduksi yang selama ini dibebankan secara sepihak kepada Ipmawati, seolah kader laki-laki imun dari beban tersebut.

Interseksionalitas dan Paradigma GESI: Membaca Kerentanan Pelajar secara Berlapis 

Lebih jauh, reposisi ini menuntut Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) untuk mulai mengadopsi kacamata interseksionalitas dan paradigma GESI (Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion). Kita harus menyadari bahwa kerentanan pelajar di Indonesia bersifat berlapis. Kita tidak bisa menyamakan dinamika ruang aman pelajar di wilayah perkotaan dengan ketimpangan yang dihadapi oleh pelajar prasejahtera di pelosok geografis yang harus bertaruh nyawa untuk mengakses sekolah, belum lagi jika mereka menyandang disabilitas. Setiap orang memiliki latar belakang dan tingkat kerentanan yang berbeda, dan kesetaraan hakiki dicapai melalui transparansi serta penyediaan ruang bagi kelompok rentan ini untuk menyuarakan dinamika mereka secara langsung, bukan didikte dari menara gading organisasi.

Tulisan ini disusun sama sekali bukan atas dasar tendensi personal untuk mencari panggung politik ataupun validasi pasca-Muktamar. Catatan ini adalah sebuah call to consciousness (panggilan kesadaran kolektif) untuk meluruskan arah pergerakan organisasi. Menatap periode saat ini dan masa depan ikatan, IPM harus keluar dari stagnasi gerakan yang bias, tabu, dan seremonial. Mewujudkan sistem organisasi yang inklusif, adil, berbasis GESI, dan transformatif adalah satu-satunya jalan agar Ikatan Pelajar Muhammadiyah tetap relevan sebagai gerakan dakwah yang berkemajuan menembus zaman

• Penulis adalah Ahmad Fazri, Ketua Umum PD IPM Garut 2025-2027. Aktivis Gender Komunitas Setara di Bali, Koordinator(Pendiri) komunitas Layanan Edukasi Kespro (LikeR) PD IPM Garut. Kalian bisa hubungi lewat email [email protected] dan bisa lihat aktivitas medsos Instagram @fazzkun_smart
• Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.