Satu-satunya yang harus dikhawatirkan dari Muktamar Online dan semi-online (hybrid) adalah karakter kita. Karakter yang masih menganggap agenda online itu serba gampang dan praktis. Sementara itu, ketakutan-ketakutan lain adalah ketakutan yang sama sekali nggak beralasan.

Muktamar Hybrid datang sebagai solusi. Gambaran Muktamar Hybrid yang dapat kita bayangkan kira-kira begini:

• Sekitar 100 peserta dari tiap wilayah datang ke satu lokasi untuk mengikuti sidang pleno dan sidang komisi secara offline.
• Protokol kesehatan diterapkan secara ketat untuk seluruh peserta yang mengikuti agenda secara offline.
• Penyelenggaraan Muktamar di lokasi secara offline dan disiarkan terbatas secara online.
• Peserta-peserta lain dari wilayah dan daerah mengikuti Muktamar secara online dari ibukota kabupaten/kota maupun provinsi masing-masing.
• Pemilihan menggunakan sistem online, bisa dilakukan melalui perangkat masing-masing.
• Gabungan dari sistem online dan offline ini disebut dengan “hybrid”.

Berikut ulasan singkat tentang ketakutan kita dan masuk akalnya penyelenggaraan Muktamar Hybrid:

Kualitas Jaringan

Protokol Pandemi COVID-19 memang melarang adanya kerumunan. Namun, bukan berarti menghalangi segala jenis perkumpulan. Hanya perkumpulan skala besar yang dilarang. Dengan kata lain, perkumpulan sekitar 30 orang diperbolehkan untuk dilakukan. Mungkin bisa lebih dari itu dengan protokol yang lebih ketat.

Sehingga, teman-teman di daerah tetap bisa berkumpul untuk menyimak kegiatan secara online lewat aplikasi video telekonfrens. Setiap daerah dapat berkumpul di daerahnya masing-masing di tempat yang memiliki kekuatan sinyal cukup baik. Pertemuan juga dapat dilakukan di ibukota provinsi jika peserta Muktamar nggak terlampau banyak. Opsi lain pun banyak yang memungkinkan terkait hal ini.

Ghirah Muktamar

Ketakutan lain yang muncul adalah ghirah ataupun syiar Muktamar. Penulis sepakat bahwa salah satu yang dirindukan dari Muktamar adalah kemeriahannya. Ribuan kader IPM di seluruh Indonesia dapat berkumpul di lokasi Muktamar. Tapi, jika keadaan nggak memungkinkan untuk berkumpul, apakah harus dipaksakan?

Tentu jawabannya jelas: tidak. Ada yang lebih penting dari sekadar syiar dan berkumpul dengan para kader, yaitu berjalannya roda organisasi. Jika Muktamar terus ditunda, maka roda organisasi bisa terhenti lalu berdampak buruk ke kaderisasi di masa depan. Syiar bisa dilakukan di gelaran Muktamar selanjutnya, sementara jika roda organisasi dan kaderisasi berhenti, IPM secara keseluruhan bisa terancam eksistensinya.

Lebih jauh lagi, penyelenggaraan Muktamar secara online juga nggak akan kehilangan gregetnya. Suasana sidang, tukar pikiran, dan musyawarah untuk mufakat tetap dapat kita lakukan meskipun offline. Apalagi satu dekade ini memang kita sudah beradaptasi untuk melakukan agenda-agenda mulai dari sekolah, kuliah, hingga diskusi secara online. Ditambah dengan acara-acara besar juga dilakukan secara online selama pandemi. Tentu hal ini dapat ditiru untuk penyelenggaraan Muktamar Hybrid.

Usia dan Kepeloporan IPM

Salah satu yang perlu mendapat perhatian lebih adalah usia pimpinan. Hal ini jadi satu alasan mengapa IPM nggak bisa menunda Muktamar seperti ayahanda Muhammadiyah menunda Muktamar sampai tahun 2022. Ayahanda Muhammadiyah nggak terbatas usia, sementara kader-kader IPM terbatas hingga usia 24 tahun untuk masuk PP dan PW IPM. Satu generasi bisa “mati” jika hal ini dibiarkan, juga roda organisasi di tingkat akar rumput bisa ambyar. Selain urusan usia, kepeloporan bisa jadi motivasi bagi IPM menyelenggarakan Muktamar Hybrid.

Salah satu alasan Muhammadiyah nggak terlalu yakin untuk menyelenggarakan Muktamar Hybrid maupun full online adalah faktor keamanan dan teknologi. Padahal, teknologi yang dimiliki Muhammadiyah sudah cukup mumpuni, begitupun faktor keamanan bisa dikondisikan dengan baik. Nah, inilah saatnya IPM membuktikan posisi sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna bukan sekadar kata-kata melainkan juga tindakan.

Dari sisi teknologi dan keamanan, IPM dapat mengandalkan sumberdaya yang dimiliki Muhammadiyah. Sementara itu, dari sisi sumberdaya manusia, banyak wilayah IPM telah memiliki tim/lembaga media yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan penyelenggaraan Muktamar Hybrid. Bisa dibilang, dibanding ortom Muhammadiyah lainnya, IPM adalah ortom yang paling baik soal penguasaan teknologi.

Pertanyaannya, apakah kita cukup berani dan bersungguh-sungguh membuktikan kepeloporan kita? Apakah kita cukup berani dan bersungguh-sungguh membuktikan bahwa IPM adalah gerakan pelajar berkemajuan? Jika IPM mampu melaksanakan Muktamar Hybrid, penulis yakin pelaksanaannya menjadi contoh bagi Muktamar Ortom atau bahkan Muktamar Muhammadiyah itu sendiri di masa depan.

Ketakutan Tak Berasalan

Ulasan singkat di atas membuktikan bahwa ketakutan akan Muktamar Hybrid dan Muktamar Semi-Online adalah ketakutan tak beralasan. Kualitas jaringan adalah kesulitan yang sangat mungkin diatasi. Sementara itu, syiar Muktamar bukanlah harga mati. Keberlanjutan IPM jauh lebih penting di atas syiar Muktamar yang—sekali lagi—bisa dilakukan di masa-masa mendatang.

Satu-satunya yang harus ditakutkan adalah anggapan kita bahwa kegiatan online itu serba praktis. Padahal nggak begitu, agenda-agenda online juga perlu persiapan yang nggak jauh beda dari agenda online. Penyelenggara perlu bekerja keras serupa dengan kerja keras saat agenda offline. Baru kemudian peserta yang mengalami bisa merasakan kepraktisan dari para penyelenggara.

Meskipun mungkin dilakukan secara hybrid, namun penyelenggaraan tetap harus dilakukan secara serius. Pimpinan tetap harus merencanakan dan mengeksekusi rencana seserius Muktamar offline, bukan hanya menyerahkan pada tim/lembaga media. Tim/lembaga media memang bisa menangani secara teknis, namun pimpinan tetap harus memberi dukungan penuh baik waktu, tenaga, maupun biaya. Karena pada hakikatnya Muktamar tetaplah Muktamar, permusyawaratan tertinggi di tubuh IPM.

Jika pimpinan memiliki kesadaran penuh dan memberi dukungan yang serius, maka Muktamar Hybrid bukanlah sekadar angan. Muktamar Hybrid akan menjadi salah satu bukti bahwa IPM adalah pelopor dan IPM adalah gerakan pelajar berkemajuan.

*) Catatan

• Penulis adalah Nabhan Mudrik Alyaum 
• Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis.