Keputusan Tanwir Muhammadiyah beberapa waktu lalu adalah mengundurkan Muktamar Muhammadiyah hingga 2022 dan membuka kemungkinan muktamar daring. Belum ada yang bisa memastikan secara ilmiah kapan Pandemi berakhir.

Bagi Muhammadiyah dan Organisasi Otonom yang periodisasinya lebih dari dua tahun merupakan hal yang biasa. Namun bagi kader IPM pengunduran muktamar hingga 2022 sama dengan menjalankan satu periode.

Pasca keluar keputusan resmi Muhammadiyah yang mengundur muktamarnya, diskursus tentang Muktamar di kalangan kader IPM menjadi hangat. Tentu diskusi ini perihal pelaksanaan muktamar yang harus diundur hingga 2022 atau dilaksanakan secara daring.

Untuk menjawab kegelisahan Kader IPM, PP IPM melaksanakan rapat pleno diperluas secara daring yang dihadiri oleh perwakilan seluruh PW IPM Se-Indonesia. Dalam rapat tersebut banyak wilayah yang menginginkan Muktamar harus dilaksanakan pada tahun 2021 dan dilakukan secara luring.

Hasil dari rapat pleno diperluas mengamanatkan kepada PP IPM untuk melakukan sidang tanwir daring secepatnya, dan sudah diputuskan PP IPM akan mengadakan tanwir secara daring pada tanggal 29 Agustus 2020.

Agenda tanwir  daring adalah mendengarkan prasaran tentang pelaksanaan Muktamar IPM dari PP Muhammadiyah, Muhammadiyah Covid-19 Command Center dan juga Pusat Syiar Dakwah Muhammadiyah (PSDM).

Setelah itu dilakukan tanggapan dari seluruh PW IPM perihal prasaran pelaksanaan Muktamar IPM, dan juga tanggapan dari PP IPM lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Tanwir IPM yang dilakukan secara daring.

Prediksi Muktamar Daring

Ada beberapa alasan mengapa saya memprediksi muktamar akan dilakukan secara daring, Pertama, Jika melihat situasi terkini di Indonesia, Jumlah kasus positif hingga 24 agustus 2020 berjumlah 155.412 kasus.

Kasus positif masih sangat banyak walaupun sudah banyak juga yang sudah sembuh namun masih sangat riskan untuk berkumpul dalam jumlah banyak. Apalagi sebagian Muktamirin berasal dari zona merah.

Kedua, lokasi Muktamar yang berada di Jawa Tengah. Saya yakin Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah tidak mengizinkan pelaksanaan Muktamar secara luring di Jawa Tengah karena beberapa daerah di Jawa Tengah masih termasuk zona merah.

Ketiga, jika Muktamar dilakukan secara normal maka akan hadir sekitar seribu peserta dari berbagai daerah dan wilayah, belum lagi dengan penggembira yang tentunya ingin ikut memeriahkan dan menjadi saksi sejarah.

Namun hal di atas berpotensi memunculkan klaster baru Covid-19, walaupun dilakukan protokol kesehatan secara ketat, potensi memunculkan klaster baru tetap saja tinggi karena akan ada banyak interaksi yang dilakukan muktamirin.

Itulah beberapa alasan kemungkinan Muktamar daring yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, kalaupun dilakukan secara luring, kemungkinan hanya beberapa perwakilan wilayah saja yang datang ke lokasi Muktamar.

Pelopor Muktamar Daring

Jika keputusan Tanwir IPM Daring memutuskan pahitnya IPM melaksanakan Muktamar secara Daring di tahun 2021 tentu akan menjadi sejarah dalam perjalanan IPM dan menambah tebal buku yang menuliskan sejarah IPM.

Bagi saya jika IPM melaksanakan Muktamar secara daring ada rasa optimis karena IPM sebagai organisasi Kepemudaan pertama yang melaksanakan Musyawarah tingkat tertinggi yang dilakukan secara daring.

IPM memiliki SDM yang sudah mumpuni di dunia pertemuan daring dilihat dari suksesnya seluruh agenda kegiatan IPM secara daring, mulai dari Rakornas, Milad, dan rapat pleno diperluas beberapa waktu lalu, belum lagi diskusi-diskusi daring yang rutin dilakukan oleh IPM.

Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh IPM jika Muktamar dilaksanakan secara daring. Pertama, Menambah jumlah operator dalam pelaksanaan muktamar. Saya yakin jika tim yang saat ini sudah ada masih kurang untuk memenuhi kebutuhan Muktamar Daring.

Penambahan operator bisa bekerja sama dengan beberapa Universitas yang memiliki program studi IT, dan juga bisa membuka Open Recruitmen Volunteer operator platform video Conference yang akan digunakan saat muktamar nanti.

Penambahan ini agar pelaksanaan muktamar daring bisa dilakukan secara maksimal mulai dari sidang pleno dan sidang komisi. Tentu harus banyak tenaga agar pemisahaan room bisa dilakukan secara cepat dan lancar.

Kedua, IPM harus melibatkan ahli tepercaya agar pelaksanaan muktamar daring dapat dilakukan secara aman dan damai. Karena risiko dilakukan muktamar daring adalah adanya sabotase dan juga perlindungan data yang berpotensi bermasalah.

Tim ahli ini juga meminimalisir peretasan pada aplikasi video Conference dan juga platform pemilihan. Walaupun saya yakin kader IPM tidak akan melakukannya namun hal ini bertujuan untuk melindungi seluruh proses muktamar daring agar berjalan sesuai harapan.

Ketiga, IPM perlu menyiapkan seperangkat aturan yang resmi perihal pelaksanaan Muktamar daring, mulai dari pengaturan peserta, hingga pengaturan saat pemilihan nanti. Dan ini bisa dibahas pada Tanwir pra Muktamar.

Itulah beberapa poin yang harus dilakukan jika IPM akan melaksanakan Muktamar secara daring, sudah kita ketahui bersama akan ada banyak potensi permasalahan saat kegiatan dilakukan secara daring, namun bisa kita minimalisir dengan langkah-langkah di atas.

Saya yakin apapun keputusan tanwir nanti adalah keputusan terbaik untuk kader IPM, Muktamar dilakukan secara luring atau daring harus didukung penuh oleh seluruh kader IPM karena semua keputusan pasti dihasilkan dengan berbagai pertimbangan terutama di situasi Pandemi seperti ini.

*) Catatan

• Penulis adalah Fathin Robbani Sukmana Ketua PW IPM Jawa Barat Bidang PIP
• Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis.