Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya membuka media sosial adalah suatu rutinitas yang sangat sulit untuk ditinggalkan hari ini. Oleh karena itu pembahasan kali ini tentu akan sangat akrab dengan kita. Topik ini akan terasa tabu bagi sebagian kalangan yang skeptis dan akan menjadi sedikit kontroversi bagi mereka yang berfikir bahwa kehidupan akan selalu mudah bagi siapa saja yang mau berserah. Tapi nyatanya dalam pendidikan tidak demikian. Mari kita mengulas sedikit kasus dan mencoba mendiskusikannya apabila mungkin ada wadahnya. Keyakinan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah mampu jadi pionir untuk mengambil peran dalam menyampaikan aspirasi pelajar, turut andil dalam diskusi politik untuk pengambilan keputusan rasanya bisa terjadi dengan konsistensi yang baik.
Dalam kurun waktu yang singkat, kita sering membaca, melihat ataupun mendengar kasus kekerasan seksual yang berujung kematian, kehamilan yang tidak direncanakan, serta hal-hal bejat yang idealnya tidak dilakukan sekelas pelajar. Kita renungkan bersama bagaimana pemberitaan terakhir tentang pembunuhan seorang anak usia belasan tahun kepada seorang anak lainnya yang masih duduk dibangku sekolah dasar akibat adanya perilaku sodom dan dengan alasan sang pelaku juga pernah diperkosa serta tidak mampu mengendalikan hasratnya, atau kasus lain tentang pelecehan yang dilakukan oleh sekumpulan pelajar sekolah menengah pertama kepada teman sejawat, seorang siswa pada gurunya, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Jika menjelajah di situs kementrian PPA https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan maka akan kita jumpai data sejak 1 Januari 2024 ada 8.164 kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan jumlah korban laki-laki sebanyak 1.805 dan perempuan 7.132. dengan presentasi korban dalam kelompok umur 6 sampai 24 tahun mencapai 67,5%. Sedangkan untuk kelompok pelaku sebesar 34,5%. Ingat, itu hanya yang tercatat, bukan keseluruhannya.
Kenapa hanya disoroti kelompok umur pelajar? Karena secara konstitusi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) harusnya punya tanggung jawab untuk memberikan partisipasi aktif pencegahan serta mengawal kasus kekerasan seksual dikalangannya. Hari ini, kita belum mampu menghadirkan ruang yang cukup apalagi di tingkatan grassroot untuk memberikan edukasi terkait pendidikan seksual sebagaimana islam mengatur itu semua mengingat peran pelajar untuk memberikan aspirasi kecilnya lewat stakeholder hanya mampu dilakukan pimpinan daerah sampai pusat. Kita masih harus memberikan edukasi secara maksimal terhadap pimpinan ranting dan cabang untuk menjadikan topik ini tak lagi tabu dikalangan pelajar. Hal ini dapat dimulai dengan memberikan edukasi tentang bagaimana cara untuk menghadapi situasi sulit yang sedang berlangsung, memberikan mediasi terbaik untuk mendapatkan keadilan serta bagaimana cara menghindar dari kejadian-kejadian keji sedemikian.
Sedikit mengulik dan mengingatkan kembali, bahwa mungkin saja tidak semua yang berpimpinan sempat mengulas Tanfidz Muktamar sebagai amanat yang harus di usahakan. Meski tidak ada agenda khusus atau program prioritas IPM yang membahas perihal pendidikan dan pencegahan kekerasan seksual, namun baru-baru ini Bidang Advokasi dan kebijakan pelajar menuliskan kefokusan mereka pada perundungan dan kehamilan, yang semestinya mampu diterjemahkan hingga level ranting sebagai kajian bersama mengenai regulasi aturan pidana tentang seorang hukuman bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak kekerasan seksual yang masih dianggap urang memeberikan efek jera. Pengenalan aturan ini tentu perlu dibuatkan kajian tersendiri secara konsisten guna memaksimalkan tersampaikannya pengetahuan dasar kepada seluruh pelajar khususnya pelajar Muhammadiyah.
Di Bidang Ipmawati sendiri terdapat rencana penggencaran PCI, advokasi seksual, serta sekolah adil gender. Tentunya selepas diadakannya kegiatan ini juga perlu diadakan pengawasan secara berkala untuk memastikan pembahasan dalam forum sudah terdistribusikan dengan baik.
Per hari ini ada banyak amanat muktamar yang seringkali tak menimbulkan efek apa-apa karena kurangnya peran pimpinan dalam menerjemahkan serta mengeksekusi kegiatan tersebut secara berkala. Peer Conselor IPM atau PCI yang mestinya tidak hanya tingkat wilayah namun juga sampai ke pimpinan ranting dengan instruksi yang diiringi oleh pelatihan mumpuni. Regulasi ini tentu harus terlihat jelas dan dimengerti untuk semua pelajar baik yang bersekolah di kota maupun daerah 3T. Sebagai pimpinan kita juga harus menyediakan wadah untuk pemulihan mental baik dari pihak korban maupun pelaku.
Pada akhirnya, semua orang harus terlibat aktif dalam mencegah hal tidak terpuji ini. Ditengah gempuran semua informasi dapat di akses dengan mudah ada banyak kalangan yang masih perlu bimbingan dalam menyaring informasi yang didapatkan. Organisasi ini, tentu menjadi salah satu tempat dimana diskusi yang baik serta kajian yang hidup untuk menentukan langkah berikutnya. Minimnya kepedulian terhadap sesama yang sering kali menjadikan seseorang menjadi pelaku tindak kejahatan, serta kepedulian terhadap korban yang terjebak dalam situasi tidak masuk akal menyadarkan kita akan makna dari kata peduli itu sendiri.
IPM punya tugas lebih untuk kembali pada identitasnya sebagai wadah yang berkomitmen untuk selalu memberikan dampak positif banyaknya situasi kriminal. Seperti kata Jalaludin Rumi “Ketika seseorang dikelilingi oleh cinta, pengetahuan, dan kebijaksanaan, mereka akan tumbuh dalam kebaikan. Tanpa tempat yang positif dan dukungan, hati manusia dapat mengarah pada jalan yang salah,”. IPM harus senantiasa melayakkan diri sebagai wadah untuk menyalurkan kebaikan yang ada dalam diri seluruh pelajar di Indonesia.
- Penulis adalah Rani Laylatul Fitria, merupakan kader IPM yang kini tengah menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
