Affirmative Action itu apa? Lalu bagaimana ia memainkan perannya dalam konteks ber-IPM? 

Pada tahun 60-an, seorang ahli politik bernama Cynthia Enloe tertarik meneliti Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, dan mengajukan pertanyaan kritis. Ia bertanya, “Di manakah perempuan?”

Lalu hasilnya menarik. Enloe tidak menemui perempuan di saat keputusan-keputusan penting dibuat di Pentagon. Perempuan hanya ada sebagai pengantar kopi dan tukang fotokopi pada saat itu. Makin peran tersebut dianggap tidak penting di Pentagon, maka di situlah perempuan berada.

Tak hanya berhenti di Pentagon, Enloe mengunjungi pangkalan-pangkalan militer milik AS di mana-mana. Ternyata ia menemukan bahwa di sana perempuan hanya menjadi tukang pijat. Enloe sadar bahwa peran perempuan terpinggirkan.

Berangkat dari keresahan yang sama dengan Enloe, maka tulisan ini akhirnya dibuat.

Posisi Perempuan di IPM: Tanwir dan Kesepakatan Affirmative Action

Pada Tanwir IPM 2022 di Sorong, akhirnya disepakati poin affirmative action masuk ke dalam bahan pertimbangan pencalonan formatur. Melihat tidak banyaknya dinamika yang berarti pada saat sidang Tanwir berlangsung, maka boleh saja pencapaian ini dianggap sebagai suatu prestasi politik yang progresif dalam hal kesetaraan gender di IPM.

Boleh saja dong mengasumsikan bahwa seluruh wilayah di Indonesia berarti telah bersepakat bahwa keterwakilan kader perempuan di kontestasi pemilihan itu masih terbatas dan dianggap penting. Namun meskipun kebijakan tersebut telah disahkan, tugas pengawalan tentu saja menjadi lebih panjang dan berliku.

Affirmative action adalah serangkaian prosedur yang dirancang untuk menghapus diskriminasi yang terjadi, memperbaiki hasil diskriminasi sebelumnya, dan mencegah diskriminasi semacam itu di masa mendatang dalam sebuah sistem atau institusi. Affirmative action di IPM bermaksud untuk mendorong keterwakilan perempuan dengan persentase sebesar minimal 40% untuk calon formatur di setiap jenjang pimpinan, struktur pimpinan, peserta pelatihan, dan narasumber kegiatan IPM.

Mengapa Kita Membutuhkan Affirmative Action?

Representasi kader perempuan masih belum seimbang di banyak struktur pimpinan wilayah atau daerah, bahkan PP IPM (meskipun saat ini sudah mendekati 40%). Sekalipun kuota sudah terpenuhi, tetapi Ipmawati masih terkonsentrasi di bidang-bidang pekerjaan tertentu yang nonstrategis dan dianggap ‘feminin’. Misalnya di Bidang Ipmawati, Sekretaris, Konsumsi, maupun Kesehatan.

Sementara bidang-bidang lainnya yang dianggap bergengsi banyak diisi oleh kader Ipmawan. Dengan affirmative action, kita menciptakan peluang yang lebih besar bagi Ipmawati untuk memperoleh peran yang strategis di IPM.

Jangan sampai nih, yang sambutan dan dapat tepuk tangan laki-laki tapi giliran bersih-bersih pasca kegiatan perempuan, hehe.

Dengan membuat kebijakan affirmative action secara tertulis, maka hal ini akan menjadi perhatian oleh kader dan pimpinan IPM. Setiap orang memiliki bias, sebagian besar bentuk diskriminasi bersifat tersembunyi dan tidak terlihat. Seseorang dapat dianggap tidak berpotensi menjadi pemimpin hanya karena jenis kelaminnya. Dengan affirmative action, kita tengah mengupayakan untuk mencegah terjadinya diskriminasi berbasis gender yang tidak kita sadari.

Affirmative action juga memperluas kesempatan untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif untuk IPM. Kader-kader perempuan IPM dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan yang sama untuk dikenal dan dipilih dalam pemilihan.

Affirmative Action: Mengapa 40%?

Jika mengacu pada aturan umum yang banyak dipraktikkan, maka kuota yang lazim diketahui adalah sebesar 30%. Namun, untuk ukuran komposisi demografi IPM, 30% itu masih terlalu sedikit. Jumlah demografi kader perempuan yang terdaftar di big data My IPM lebih banyak daripada laki-laki.

Jika mau adil sesuai statistik, boleh-boleh saja sebenarnya mengajukan 50:50, tetapi itu akan membebani wilayah dan daerah. Kita memahami bahwa terdapat beberapa wilayah atau daerah yang masih berjuang dengan kader-kader perempuan.

Studi McKinsey & Company (2018) terhadap 1.000 perusahaan di 12 negara menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki keragaman gender menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan rata-rata industri nasional. Studi Catalyst (2021) juga menemukan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak perempuan di posisi manajemen memperoleh 35 persen lebih banyak laba daripada perusahaan yang kurang memiliki keragaman gender. Itu artinya, kita membutuhkan lebih banyak perempuan lagi agar IPM menjadi organisasi yang dinamis dan progresif. Angka 40% adalah persentase yang ideal untuk mendorong usaha yang maksimal bagi tiap pimpinan.

Affirmative Action: Sebuah Komitmen IPM

Affirmative action adalah bagian dari komitmen IPM terhadap upaya pengarusutamaan gender dan dukungan emansipatif bagi keterlibatan pelajar perempuan. Kita harus mengakui bahwa diskriminasi itu masih ada, dan sebagian besar bersarang di kepala kita.

Mari bekerja sama untuk menciptakan Muktamar dan IPM sebagai ruang yang inklusif bagi siapapun. Hal ini dapat dimulai dengan melibatkan kader-kader perempuan dalam banyak kegiatan dan forum-forum penting IPM. Tanpa dukungan Ipmawan-Ipmawan yang berpikiran progresif, tentu affirmative action ini hanya serupa jargon saja. Mari kita maju bersama.

• Penulis adalah Laila Hanifah, Ketua Bidang Ipmawati Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ketua Tim Materi Muktamar XXIII IPM, sekaligus Mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada.
• Substansi tulisan sepenuhnya tanggung jawab penulis.