Tulisan ini berangkat dari hasil diskusi ringan bersama kawan saya di Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Kota Yogyakarta. Tak perlu menyebut namanya karena mungkin ia tak berkenan jika harus saya sebutkan identitasnya. Obrolan singkat melalui pesan singkat Whatsapp tersebut berawal dari pembahasan program Advotalk, sebuah diskusi webinar yang diadakan rutin setiap bulannya oleh bidang advokasi PD IPM Kota Yogyakarta.
Kami awalnya membahas bagaimana agar program Advotalk bisa lebih berkembang dan diminati oleh pelbagai kalangan, tak terkecuali para kader IPM. Sebut saja fulan, ia memantik saya untuk bisa mengembangkan diskusi webinar bulanan tersebut dengan mengangkat isu-isu panas yang terkini agar para netizen terpantik dan tertarik untuk mengikuti diskusinya. Si fulan lalu mengirimkan sebuah pamflet acara diskusi webinar yang diadakan oleh salah satu Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM). Di dalam pamflet tersebut, pembicara yang didatangkan tak tanggung-tanggung, yang didatangkan pada acara tersebut adalah para elite IPM yang namanya sudah terkenal dan fenomenal di kalangan kader IPM seluruh Indonesia, mungkin juga di beberapa lingkungan ortom lainnya. Menariknya, mereka yang ada di diundang tersebut termasuk orang-orang yang digadang-gadang akan menempati posisi strategis di Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, termasuk di dalamnya menuju ke kursi PP IPM 1.
Musyawarah IPM menjadi salah satu ajang silaturahmi kader, pertukaran ide dan gagasan, serta menjadi proses politik para calon formatur yang nantinya dipilih oleh para musyawarin menjadi 9 formatur tetap. Hingga kemudian terpilihlah ketua umum dan sekretaris umum yang baru.
Sudah menjadi rahasia umum di setiap permusyawaratan IPM, terlebih mulai dari tingkatan ranting, melakukan praktek-praktek untuk melanggengkan kekuasaan. Walaupun caranya masih terkesan elegan dan masih belum se-ekstrim pemilihan-pemilihan di luar IPM atau Muhammadiyah. Tetapi, tampaknya hal itu sudah menjadi ‘barang pasti’ di setiap menjelang diadakannya pemilihan formatur ataupun ketua umum. Istilah-istilah seperti ‘gerbong’, ‘kubu’, ‘pemain’, ataupun beberapa istilah lainnya menjadi sebuah perbincangan menarik ketika akan berlangsung pemilihan langsung oleh para musyawirin atau bahkan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan permusyawaratan. Berbagai persiapan pun dilakukan untuk memuluskan rencana untuk memenangkan pemilihan.
Berbicara mengenai pemilihan formatur dan ketua umum, kita semua hampir mengetahui apa saja prasyarat baik secara resmi ataupun tidak resmi untuk menempati posisi tersebut. Pastinya bukan orang sembarangan, apalagi yang low profile. Saya jarang menemukan seorang calon ketua umum IPM yang jarang terlihat di kegiatan IPM. Biasanya, mereka yang sangat aktif di IPM membuat pelbagai program menarik serta memiliki jejaring yang luas. Tak terkecuali seorang calon ketua umum yang di atasnya ranting, apalagi di tataran pusat. Sudah menjadi barang wajib obrolan meja warung kopi dilakukan dengan berbagai pihak.
Tidak jarang mereka sudah membangun citra diri sedemikian rupa agar orang semakin mengenalnya dan kesannya tidak tiba-tiba terpilih menjadi orang nomor satu di kepengurusan IPM. Akan tetapi, masih jarang adanya forum secara resmi yang menampilkan sosok calon ketua umum IPM. Seringnya, ketika mereka sudah ditetapkan menjadi calon formatur dan dipanggil oleh panitia pemilih untuk maju ke depan dan menyampaikan visi serta misi-nya. Kebanyakan panggung di luar permusyawaratan melakukan kampanye di tingkat ranting yang notabene-nya masih banyak campur tangan dari pihak sekolah. Sedangkan di tingkatan cabang dan seterusnya jarang sekali ada forum debat uji publik calon ketua umum IPM di luar perhelatan musycab, musyda, dan seterusnya.
Walaupun hal semacam ini terkesan ide yang liar dan pasti akan dipertentangkan oleh banyak pihak. Tapi, tak ada salahnya bagi pimpinan-pimpinan cabang, daerah, wilayah, hingga pusat untuk mengadakan debat terbuka atau uji publik calon formatur atau ketua umum. Memang terkesan seperti menampakkan ambisius memperebutkan kekuasaan. Namun, ketika kita melihat dari sudut pandang lain, debat terbuka atau uji publik calon pemimpin sangat banyak memberikan feedback yang positif. Utamanya, kita akan paham sebagai rakyat jelata di IPM untuk mengetahui siapakah calon ketua umum IPM nantinya melalui penyampaian gagasan, visi-misi, dan poin-poin lainnya yang sering kita temui di acara debat terbuka pilpres tahun 2019, misalnya.
Apalagi setingkat pimpinan pusat yang secara hierarkis organisasi menempati posisi teratas. Sudah tentu tataran ini mendapatkan pelbagai keistimewaan dan privilese yang tidak ditemui di tingkatan lainnya, terlebih bagi seorang ketua umum. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu apa saja privilese-nya, nanti ndak disemprit kakanda dan ayunda pimpinan pusat hehehe.
Saya kira para kandidat ketua umum PP IPM yang nantinya akan dipilih secara langsung oleh musyawirin pada perhelatan akbar Muktamar IPM ke-XXI yang kegiatannya akan dilaksanakan di tahun ini. Sebagai seorang rakyat jelata IPM, saya tentunya ingin mengetahui profil dan juga visi-misi para calon nahkoda PP IPM tahun 2021. Salah satu cara untuk memenuhi rasa ingin tahu saya tersebut salah satunya bisa melalui kanal debat terbuka ataupun uji publik yang diadakan oleh Panitia Pemilihan Pusat agar mereka yang nantinya menduduki PP IPM 1 bisa kita kawal isu ataupun gerakan yang ditawarkan ketika mereka berpidato di depan sorot mata kader IPM seluruh Nusantara, bahkan dunia. Seiring dengan hal tersebut, maka, bisa menjadi salah satu sarana pembelajaran untuk kader IPM untuk berdemokrasi sejak dini serta pastinya dapat berpolitik secara santun dan elegan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh para ayahanda kita di Muhammadiyah.
Akhir kata, tulisan ini bersifat hanya sebagai usulan saja, boleh diterima dan boleh tidak, bahkan boleh juga didebat jika memang tidak sesuai dengan ketentuan dan ada gagasan lain yang lebih bagus. Serta, tidak ada maksud untuk membuat keriuhan di dalam tubuh IPM. Saya hanya berkeinginan bahwa bahasan mengenai perpolitikan di IPM bukan menjadi hal yang tabu karena proses politik di IPM itu sebuah keniscayaan yang harus kita ilhami, bukannya malah kita hindari. Serta, hal yang harus menjadi catatan adalah bahwa politik itu tidak selamanya kotor, yang kotor itu cara untuk menempuhnya yang salah dan justru menghalalkan segala cara. Bahkan, di dalam kehidupan sehari-hari pun segala sesuatu berdasarkan keputusan politik, bukan? Mari bisa kita renungkan bersama, sembari menunggu waktu muktamar ditabuh gongnya sebagai tanda acaranya segera dimulai.
*) Catatan
- Penulis adalah Faiz Arwi Assalimi, Bidang Advokasi PD IPM Kota Yogyakarta.
- Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis.
