Rutinitas dunia seketika terhenti ketika Virus Corona (Covid-19) mulai menyerang dunia yang diawali dari china pada akhir Desember lalu sampai hari ini. Banyak Negara yang menutup akses keluar masuk ke zona teritorial mereka seperti Inggris, Italia, China, Perancis, Argentina, Denmark, dan beberapa negara besar lain tak terkecuali negara tetangga Malaysia. Namun demikian, Indonesia mengambil sikap yang berbeda dengan negara-negara tersebut. Indonesia memilih melakukan tindakan social distancing di awal Februari dan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertengahan April lalu.

Banyak kontroversi terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19, mulai dari kelangkaan APD dan masker di awal masa penanganan, sampai dengan debat kusir apakah pemerintah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama penerapan PSBB. Pasalnya, beberapa mata pencaharian terpaksa harus berhenti dan usaha-usaha mikro, kecil, menengah, sampai usaha besar terancam gulung tikar karena selama pandemi massyarakat di sarankan untuk tetap bekerja dan belajar dari rumah. Pegawai ojek online misalnya, harus bekerja lebih keras karena sudah sangat sulit sekali menemukan orderan karena semua penumpang tetap dirumah. Sedangkan mereka juga mau tidak mau dituntut untuk tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Belum lagi beberapa karyawan kantor maupun pabrik yang harus melakukan pengurangan karyawan untuk bisa melakukan penyusutan anggaran. Bukan tanpa alasan, namun itu mereka anggap perlu dilakukan karena pemasukan tidak berbanding lurus dengan pengeluaran. Bukan hanya itu, kegiatan-kegiatan keagamaan yang kebetulan bersamaan dengan bulan Ramadhan juga harus di kurangi. Mulai dari pemberhentian sholat jum’at di beberapa tempat sampai himbauan untuk peniadaan sholat tarawih bahkan Sholat Idul Fitri yang akan datang. Hal ini tentu menjadi keresahan bagi beberapa elemen dikalangan masyarakat dan memunculkan tanda tanya besar. Sampai kapankah pandemi ini akan terus berlangsung? Mampukah pemerintah Indonesia menekan angka pasien terdampak covid-19?

Pemerintah mengkonfirmasi hal ini yang langsung disampaikan oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam acara Mata Najwa beberapa waktu lalu. Bahwa salah satu pertimbangan penting tidak diambilnya langkah Lockdown adalah karena faktor Ekonomi. Dalam acara itu beliau menyampaikan bahwa ekonomi sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan rakyat. Namun demikian, bukan berarti kesehatan rakyat akan dikesampingkan, jurtru kesehatan rakyat lah yang harus di utamakan. Ekonomi dan Kesehatan harus berbanding lurus dalam penanganan Pencegahan penyebaran covid-19 ini. Oleh karena itu, pandemi ini merupakan suatu beban berat yang harus dipikul oleh pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari paparan wabah.

Memang benar bahwa ini bukan hanya tugas pemerintah, namun menjadi tugas seluruh warga negara untuk mencegah perluasan penyebaran virus covid-19. Akan tetapi, dalam hal ini pemerintah lah yang memiliki kebijakan, memiliki anggaran, dan mempunyai legitimasi penuh dalam penanganan situasi ini.

Pemerintah harus memikirkan bagaimana rakyatnya yang terdampak secara tidak langsung oleh pandemi ini, seperti pengurangan karyawan, penutupan tempat berkerja, dan hilangnya mata pencaharian. Namun begitu, bukan berarti pemerintah harus bekerja sendiri, akan tetapi dapat menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi, lembaga, dan instansi swasta yang dianggap mumpuni dan memiliki kapabilitas dalam percepatan penanganan covid-19. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil, namun harus diyakini bersama bahwa siswa-siswi di luar sana merindukan bangku sekolah, ada sebagian masyarakat yang merindukan masjid, banyak pedagang yang mungkin merindukan pasar, dan lain sebagainya.

Harapan besar yang saat ini ada, tidak lain adalah segera berakhirnya pandemi ini. Supaya para dokter juga lekas bisa bertemu dengan keluarga mereka, supaya tidak ada lagi jenazah yang ditolak, serta pemudik dapat kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Tugas kita selaku warga negara adalah mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan pendemi ini dengan selalu beraktivitas dirumah dan memberi bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan. Lekas membaik Bumiku, lekas membaik Indonesiaku.

*Catatan 

• Penulis adalah Bagus Ragil Pratama Bendahara Umum PW IPM Lampung
• Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis