Literasi (baca-tulis) dalam bidang pendidikan merupakan sebuah isu lama yang akhir-akhir ini di-rebuilding menjadi sebuah isu global. Deklarasi Praha (Unesco, 2003) mencanangkan pentingnya literasi informasi (Information literacy), yaitu kemampuan untuk mencari, memahami, mengevaluasi secara kritis, dan mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk pengembangan kehidupan pribadi dan sosialnya.[1] Sehingga saat ini makna literasi menjadi luas, bukan hanya sekedar membaca dan menulis namun sebuah kemampuan dalam memanfaatkan informasi dengan komprehensif secara individual maupun sosial.

Keluasan makna literasi ini dimanfaatkan oleh beberapa lembaga untuk mengembangkan programnya. Salah satunya adalah IPM dan Kemendikbud. IPM dan Kemendikbud terlihat harmonis dalam hal kebijakan program. Terbukti pada tahun 2016, Muktamar XX Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menyepakati beberapa agenda aksi yang menjadi orientasi gerakan IPM satu periode ke depan salah satunya yaitu Gerakan Jihad Literasi. Di tahun yang sama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merilis Desain Induk sebuah program yang menjadi pertanda dicanangkannya program yang berorientasi pada budaya (Culture oriented) dalam sekolah yaitu Gerakan Literasi Sekolah (GLS).

Kedua kebijakan pendidikan tersebut merupakan sebuah program dengan tema dan arah yang sama, namun memiliki karakter yang berbeda. Tujuan dari Gerakan Jihad Literasi yaitu mengenalkan dan membudayakan tradisi literasi dalam ikatan, mewujudkan tradisi baca tulis di kalangan pelajar, dan membentuk pelajar yang berwawasan luas.[2] Sedangkan tujuan dari Gerakan Literasi Sekolah yaitu menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan, dan menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.[3]

Menganalisis tujuan dari kedua kebijakan tersebut dapat menggambarkan kesamaan arah secara implisit. Kedua tujuan tersebut menghendaki adanya perkembangan budaya literasi di lingkungan pelajar yaitu sekolah untuk mewujudkan pelajar yang berpengetahuan luas. Namun analisis kedua tujuan tersebut juga menggambarkan dua karakteristik kebijakan yang berbeda. Tujuan program Gerakan Jihad Literasi masih dalam tahap pengenalan dan mengawali usaha untuk membudayakan. Hal ini seolah-olah literasi merupakan isu yang baru bagi pelajar di kalangan IPM. Memang benar, karena analisis awal yang digunakan oleh IPM adalah kurangnya minat baca. Sedangkan tujuan dari Gerakan Literasi Sekolah berusaha untuk mengembangkan budaya literasi yang sudah berjalan menjadi budaya yang lebih efektif karena memang kegiatan belajar-mengajar yang ada di sekolah merupakan sebuah budaya literasi.

Secara manajerial, kedua program tersebut juga memiliki perbedaan dalam segi sumber daya manusia yang menjadi pelaku kebijakan dan objek kebijakan. Gerakan Literasi Sekolah menjadikan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaku kebijakan yang menjadikan siswa sebagai objek atau sasaran kebijakan. Namun Gerakan Jihad Literasi menempatkan pelajar sebagai pemeran ganda yaitu sebagai pelaku kebijakan dan juga merupakan sasaran atau objek dari kebijakan itu sendiri.

Sehingga kedua kebijakan program tersebut memiliki sasaran yang sama namun dengan pelaksana yang berbeda. Gerakan Jihad Literasi merupakan program yang diinisiasi oleh pelajar itu sendiri dan juga menuntut kesadaran dari pelajar. Namun Gerakan Literasi sekolah merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah sehingga menitik beratkan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai inisiator program. Apablia kedua program ini dikolaborasikan dan dijalankan secara bersamaan di seluruh sekolah Muhammadiyah maka akan menjadi sebuah program yang begitu masif.

Tekanan pelaksanaan program akan berasal dari dua arah. IPM sebagai organisasi pelajar dengan kekuatan komunikasi informal dapat mempengaruhi teman sebayanya untuk melaksanakan program. Ditunjang dengan dukungan dari pihak tenaga pendidik dan kependidikan yang memfasilitasi program tersebut. Maka budaya literasi di sekolah akan berkembang secara pesat karena kesadaran akan implementasi program budaya literasi dimiliki oleh seluruh warga sekolah.

*) Penulis adalah Alfa Rezky ramadhan, merupakan Anggota Bidang Perkaderan PW IPM Jawa Timur. Saat ini sedang menempuh pendidikan jenjang S-1 Program Studi Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis dapat dihubungi via WA di nomor 082139669570.

[1] Baca Pangesti Wiedarti dan Kisyani Laksono (Ed.), Desain Induk gerakan Literasi Sekolah, (Jakarta: Kemendikbud, 2016), hlm. 1.

[2] Fauzan Anwar Sandiah dan Khairul Arifin (Ed.), Tanfidz Muktamar XX Ikatan Pelajar Muhammadiyah, (Jakarta, Yogyakarta: PP IPM, 2016), hlm. 67.

[3] Pangesti Wiedarti dan Kisyani Laksono (Ed.), Op.cit., hlm. 5.