IPM.OR.ID., DENPASAR – Bagi Muhammadiyah, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah konstitusi final yang harus diakui. Hal itu disampaikan oleh Bambang Santoso selaku anggota DPD RI Dapil Bali dalam sambutannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 2021 yang bertema “Wahana Ilmu dan Karya Pelajar Indonesia” di Hotel Kuta Central Park, Denpasar, Bali (10/12/21). 

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa pancasila sebagai landasan ideologi negara dan NKRI adalah serangkaian hal yang  sudah baku dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat. Dan yang tidak kalah penting, menurut Bambang Santoso kebhinekaan adalah bagian dari pilar-pilar yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang diwarisi dari pendiri-pendiri bangsa.

Lebih dari itu, menurut Bambang dalam Islam ada tiga sistem konstruksinya. Pertama, aqidah. Kedua, ibadah, dan Ketiga, muamalah. Aqidah itu ikatan. Orang yang beragama, terkhusus beragama Islam itu sudah diikat. Kedua, ibadah bagi kita umat islam sudah jelas ketentuannya sehingga ibadah dalam Islam tidak boleh-boleh dicampur-campur. Ketiga, Muamalah. Muamalah ini menurut Bambang adalah bebas.

Bambang mengaitkan bagaimana toleransi adalah bagian dari aspek muamalah dalam Islam dan kaitannya dengan peran pelajar dalam membingkai kebhinekaan.

“Kebhinekaan itu mutlak bagi bangsa Indonesia, dan toleransi itu artinya tidak boleh menyamakan perbedaan dan sebaliknya,” jelas Bambang.

Tak kalah penting, Bambang menyebut bahwa pelajar identik dengan orang yang sedang menimba ilmu. Menurutnya, ada enam cara bagi pelajar untuk bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Pertama, Ilmu harus berawal dari niat yang baik. Setelah memperbaiki niat, cara yang kedua, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketiga, memahaminya. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengamalkannya. Dan terakhir, mendakwahkannya.

Di akhir sambutan, Bambang berpesan kepada seluruh peserta Rakernas yang hadir baik secara luring maupun daring agar pelajar-pelajar Muhammadiyah terkhusus IPM terbentengi ke-Islamannya.