IPM.OR.ID., DEPOK – Persoalan perundungan di lingkungan pendidikan terus menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Menyikapi hal ini, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menyelenggarakan Advokasi Camp #Happytanpabully sebagai wujud nyata komitmen penanganan masalah tersebut.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 100 peserta perwakilan siswa dan guru dari berbagai sekolah Muhammadiyah di wilayah Jabodetabek di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata (8/8/2025). Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi, Diskus, dan PLK Kemendikdasmen RI Muhammad Hasbi, Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata Nana Halim, Ketua Umum PP IPM Riandy Prawita, Ketua PP IPM Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Fajri Syahidinillah, dan Ketua Pelaksana Advoasik Camp #Happytanpabully Sakinah Fitrah Rahma.
Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi, Diskus, dan PLK Kemendikdasmen RI Muhammad Hasbi memberikan perspektif holistik tentang akar masalah perundungan.
“Pembentukan karakter anak tidak bisa lepas dari ekosistem pendidikan yang melibatkan peran sekolah, guru, orang tua, dan media secara simultan. Karakter yang dibentuk di rumah akan tercermin dalam interaksi anak di sekolah,” papar Hasbi.
Menurutnya, kegiatan semacam ini menjadi penting karena menyentuh berbagai lapisan masyarakat pendidikan.
Lebih lanjut, Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan perundungan tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemangku kebijakan. Sekaligus menjadi dorongan agar model pencegahan seperti yang dijalankan IPM dapat diadopsi lebih luas.
“Kami menemukan bahwa kasus perundungan berawal dari pola asuh di rumah. Karena itu, kami sangat mengapresiasi inisiatif Muhammadiyah yang menggabungkan pendekatan psikologis, pendidikan karakter, dan mekanisme advokasi dalam program ini. Kementerian kami siap mendukung replikasi model ini ke berbagai daerah,” jelasnya.
Ketua Umum PP IPM Riandy Prawita menyoroti pentingnya keberlanjutan gerakan anti-perundungan.
“Semangat yang kita bangun dalam tiga hari ini tidak boleh berhenti begitu saja. Setiap peserta harus menjadi corong yang terus menyuarakan pentingnya pencegahan perundungan di mana pun mereka berada,” tegas Riandy.
Ia juga menambahkan bahwa perundungan sebagai musuh bersama memerlukan kewaspadaan dan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.
Ketua PP IPM Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Fajri Syahidinillah dalam sambutannya menegaskan peran strategis IPM sebagai jembatan antara kebijakan dan aksi nyata.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa masalah perundungan di Indonesia masih membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak. Melalui bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, IPM berkomitmen menjadi penghubung untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan konkret seperti Advokasik Camp ini,” ujar Fajri dengan penuh semangat.
Ia menambahkan bahwa peserta yang terdiri dari perwakilan sekolah se-Jabodetabek ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
Ketua Pelaksana Advoasik Camp #Happytanpabully Sakinah Fitrah Rahma dalam sambutannya melaporkan rangkaian acara yang telah dipersiapkan.
“Selama tiga hari ke depan, peserta akan terlibat dalam berbagai sesi interaktif mulai dari diskusi, workshop penanganan kasus, hingga simulasi mediasi konflik. Sebagaimana masalah bully ini masih belum bisa diselesaikan di indonesia. Kami dari bidang Advokasi dan Kebijakan Publik dapat menjadi jembatan untuk mengadakan kegiatan ini,” jelas Sakinah.
Advokasik Camp #Happytanpabully diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi semata, tetapi mampu melahirkan rencana aksi konkret yang dapat diimplementasikan di berbagai sekolah. Melalui kolaborasi ini, diharapkan angka perundungan di lingkungan pendidikan dapat ditekan secara signifikan. *(Say)
