IPM.OR.ID., SEMARANG – Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) Jawa Tengah Daei Aljanni, menyampaikan keprihatinannya terhadap pengesahan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang menyediakan kontrasepsi bagi pelajar dalam konferensi pers di Semarang, pada Selasa (6/8/2024).
Aljanni berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi mendorong perilaku menyimpang di kalangan remaja.
“Pemerintah seharusnya fokus pada edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan berbasis moral serta agama, bukan menyediakan kontrasepsi yang bisa disalahartikan sebagai izin melakukan perbuatan zina,” ujar Aljanni.
Menurut Aljanni, pendidikan mengenai kesehatan reproduksi harus didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral, serta memberikan pemahaman mendalam tentang risiko dan tanggung jawab. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedukasi generasi muda agar menjauhi perilaku zina, miras, dan obat-obatan terlarang.
Selain itu, Daei Aljanni menganggap proses pengesahan ini mengadopsi pendekatan Barat dengan konsep Pendidikan Seks Komprehensif atau Comprehensive Sex Education (CSE) yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Aljanni berharap pemerintah segera mengkaji ulang peraturan tersebut dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap moralitas generasi muda.
“Kami tidak menolak pentingnya edukasi kesehatan reproduksi, namun cara penyampaiannya harus benar dan tidak merusak nilai-nilai yang kita junjung,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, IPM Jawa Tengah juga mendeklarasikan komitmen mereka untuk menjadi pelajar yang bebas dari zina, minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Deklarasi ini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial mereka dalam menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh negatif.
Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PW IPM Jawa Tengah Rizki Anugrah Robby, juga turut menegaskan bahwa keterlibatan organisasi pelajar akan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang dihadapi oleh para pelajar.
“Ruang dialog ini penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi pelajar,” katanya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah mengadakan forum rutin dengan organisasi pelajar untuk membahas berbagai isu pendidikan.
“Dengan adanya forum seperti ini, semua pihak bisa memberikan masukan dan mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ada,” jelas Robby.
Menurutnya, pelibatan aktif dari semua elemen masyarakat, terutama organisasi pelajar, akan memperkuat sistem pendidikan nasional.
“Kita harus bergerak bersama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita,” tutupnya.
