Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) merupakan organisasi yang berbasis masa pelajar dengan ruang lingkup nasional. Wajar apabila terdapat berbagai permasalahan kompleks yang menjadi tentangan baginya. Namun juga dibutuhkan ikhtiar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Sebelum itu, tentunya harus disadari terlebih dahulu apa sebenarnya permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan IPM.

Permasalahan yang dianggap klise dan dirasakan oleh pimpinan IPM di ranah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang secara nyata adalah kurangnya literasi mereka dalam usaha menggerakkan Ikatan. Sebagai pimpinan menjadi hal yang hampir mutlak dalam kepemilikan literasi yang cukup untuk memimpin organisasi bernama IPM yang menaungi para pelajar Muhammadiyah di pimpinannya. Contoh permasalahan yang terasa atau tidak terasa dialami oleh mereka adalah ketidaktahuan mereka terhadap Pedoman Umum Organisasi IPM sebagai instrumen yang mempermudah jalannya organisasi sehingga menyebabkan tata keorganisasian IPM dijalankan dengan inisiatif sendiri dan cenderung kurang efektif dan efisien. Selain itu, juga terdapat permasalahan dalam ranah pendidikan kader yaitu perbedaan implementasi Taruna Melati yang menyebabkan perbedaan mencolok kualitas kader antar ranting, antar cabang, antar daerah bahkan antar wilayah. Hal ini disebabkan karena mereka kurang membaca dan memahami SPI (Sistem Perkaderan IPM) yang sudah dibuat dengan kajian mendalam bahkan ketidaktahuan mereka terhadap adanya SPI itu sendiri. Tak cukup di situ, sering terjadi kesalahpahaman dalam usaha pendirian, pemekaran atau peleburan pimpinan dikarenakan ketidaktahuan mereka padahal terdapat instrumen P4O (Pedoman Pembentukan, Pemekaran dan Peleburan Organisasi) yang dimiliki oleh IPM.

Contoh spesifik permasalahan-permasalahan yang pernah dialami oleh pimpinan di ranah akar rumput di atas hanyalah sekelumit dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Semua masalah-masalah tersebut timbul karena kurangnya literasi mereka terhadap instrumen-instrumen keorganisasian tertulis yang dimiliki oleh IPM. Sehingga menjadikan rentetan permasalahan seperti benang kusut.

Coba kita telisik permasalahannya mulai dari hilir ke hulu. Berbagai permasalahan tersebut adalah diawali dengan musnahnya pedoman-pedoman IPM dan buku-buku panduan lainnya di tangan pimpinan yang berjuang di ranah akar rumput. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal initerjadi. Bisa jadi, hilang karena kelalaian pimpinan sebelumnya. Mungkin juga hilang karena disebabkan oleh kerusakan fisik buku-buku pedoman tersebut. Namun yang pasti, pimpinan di ranah akar rumput tetap membutuhkan pedoman-pedoman IPM yang berbentuk fisik tak hanya yang berbentuk digital.

Fenomena tersebut disebabkan oleh Pimpinan Pusat IPM(PP IPM) yang berhenti dalam percetakan dan pendistribusian buku-buku penting tersebut. Tentunya argumen telah tersebar luasnya pedoman-pedoman IPM dalam bentuk digital yang dapat diakses secara gratis tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pemberhentian percetakan dan pendistribusian artefak-artefak penting tersebut. Tersebar luasnya buku-buku tersebut di pasar bebas para pelajar Muhammadiyah akan lebih menguatkan literasi mereka. Hal tersebut harus ditempuh walau buku-buku tersebut harus didapatkan dengan harga tertentu. Namun konsekuensi tersebut sama sekali tidak menjadi permasalahan karena tidak menggerus hak mereka dalam memperoleh informasi karena pasar bebas memberi pilihan mereka untuk membeli atau tidak. Selain itu aspek kapitalisme yang dikhawatirkan tidak akan terjadi apabila percetakan dan pendistribusian dikelola oleh IPM dan untuk kepentingan IPM sendiri sebagai amal usaha.

Konsep penerbitan ulang pedoman-pedoman IPM dan buku-buku terkait IPM lainnya dapat ditangani oleh Lembaga Pustaka yang dilahirkan dari Rahim Muktamar XXI di Sidoarjo. Pertanyaanya adalah apakah PP IPM sekarang sudah melaksanakan amanah Muktamar tersebut? Pertanyaan ini akan terjawab di saat kita mencoba menganalisis berbagai media informasi resmi milik PP IPM. Adakah berita terkait pergerakan lembaga tersebut? Apakah PP IPM mulai terlena terhadap kepentingannya masing-masing individu dan melupakan amanah tersebut? Atau mungkin PP IPM sedang mempersiapkan formulasi lembaga yang terbaik untuk melaksanakan amanah tersebut? Dugaan sementara ini akan menjadi persepsi para kader apabila para kader IPM dengan kritis mengikuti perkembangan kinerja PP IPM. Sikap ini memang sangat diperlukan menjelang Tanwir IPM 2019 yang akan di selenggarakan di kota khatulistiwa.

Kenapa pembahasan terkait isu kurangnya kualitas literasi pengurus IPM terhadap organisasinya sendiri bertitik berat kepada PP IPM. Karena memang PP IPM merupakan penyebab hulu permasalahan ini yang mengakibatkan dampak di hilir organisasi. Sehingga apabila permasalahan ini teratasi dari hulu, maka pimpinan di hilir akan mendapat dampak positif. Oleh sebab itu, sangat penting bagi PP IPM untuk segera mengaktifkan lembaga pustaka karena sementara ini baru PP IPM yang paling bernas dalam penerbitan buku-buku tentang IPM yang memang ditujukan sebagai panduan kader dan pimpinan serta anggota IPM. Terakhir, harapannya tulisan ini menjadi pemantik kecil kesadaran para pimpinan di tingkatan tertinggi IPM dan juga menjadi kesadaran aktif para pimpinan IPM di bawahnya bahwa penguatan literasi menjadi tanggungjawab bersama untuk mencairkan stagnansi gerakan di akar rumput.

*) Catatan

• Penulis adalah Alfa Rezky Ramadhan, Alumni PW IPM Jawa Timur periode 2016-2018, sedang menjalani pendidikan strata satu Jurusan Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif dalam tim KISO PP IPM. Penulis dapat dihubungi via email: alfarezkyramadhan@gmail.com
• Substansi tulisan sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis.