ipm.or.id – Ide tentang Full Day School tidak habis-habisnya dibahas baik dikalangan para pemangku kebijakan maupun masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu latar belakang Pemerintah Provinsi Kalimantan timur menggelar diskusi publik tentang pendidikan.
Kegiatan yang dilaksanakan diruang Ruhui Rahayu Perkantoran Gubernur Kaltim ini dihadiri sekitar empat ratus orang yang terdiri dari berbagai latar belakang dan usia, mulai dari guru, siswa SMP dan SMA, orang tua murid, aktivis pelajar, mahasiswa dan jurnalis.
Pro dan kontra pasti hadir dalam forum itu, banyak juga dari para peserta yang sebenarnya setuju dengan catatan, dan ada juga yang menolak dengan alasan waktu bersama anak jadi berkurang, dan konsekuensi biaya pendidikan yang pasti semakin mahal.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga M. Sodikin (Sekretaris PP IPM) sebagai salah satu peserta. Dia berpendapat bahwa jika Full Day School dituangkan dalam bentuk kebijakan, pemerintah pasti akan mempertimbangkan aspek geografis, disparitas sosial dan kebiasaan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut M. Sodikin juga mengungkapkan bahwa Full Day School adalah jalan tengah. “Bagi kami, dalam hal ini IPM, Full Day School adalah jalan tengah dimana meminimalisir ruang kosong antara jam pulang sekolah anak dan pulang kerja orang tua”, katanya.
“Orang tua masih punya waktu panjang untuk bersama anak karena hari sabtu dan minggu libur, tetapi orang tua tidak perlu khawatir ketika sibuk seharian bekerja” imbuhnya. Pada prinsipnya mau sekolah itu full day, full time atau part time bagi kami pelajar tidak masalah selama sekolah tetap menjadi taman bagi siswa. Itu salah satu impian Ki Hajar dewantara kanapa menamai lembaga pendidikan dengan Taman Siswa”, tegasnya
Jika Pondok Pesantren dengan konsep asrama, maka sangat sedikit kesempatan orang tua untuk bersama anak. Begitu juga jika sekolah seperti umumnya yang dipulangkan jam 12 atau jam 13 siang maka banyak waktu luang dan ruang kosong bagi anak untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat terutama yang kedua orangtuanya adalah pekerja.
Diskusi yang disiarkan langsung oleh RRI Samarinda tersebut hadir juga perwakilan dari Dewan Pendidikan Kalimantan Timur, PGRI, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak yang mengikuti diskusi dari awal hingga selesai.
