IPM.OR.ID., JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menyelenggarakan agenda Simposium Nasional Bidang Organisasi se-Indonesia serta Launching Sensus IPM dan Sosialisasi Technical Support MyIPM di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu (20/08/2022) pagi yang dihadiri oleh Bidang Organisasi se-Indonesia baik secara luring maupun daring.
Turut hadir Risnandar Mahiwa (Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia), Sarpono Dimulyo (Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik Republik Indonesia), Slamet Nur Achmad Effendy (Staff Khusus Menteri Perdagangan), Nashir Efendi (Ketua Umum PP IPM) dan Irpan Kastella (Ketua Bidang Organisasi PP IPM).
Irpan Kastella (Ketua Bidang Organisasi PP IPM) mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana informasi.
“Memberikan informasi kepada teman-teman IPM se-Indonesia terkait adanya pendataan pimpinan dan kader IPM. Dengan adanya pendataan ini, maka mempermudah untuk mendapatkan data riil yang terintegrasi dalam sistem MyIPM,” jelas Irpan.
Sementara itu, Nashir Efendi (Ketua Umum PP IPM) menambahkan bahwa dalam rangka mengembangkan organisasi yang kredibel, akuntabel, transparan, dan berbicara tentang data, IPM sebagai pelopor kedepannya mencoba melakukan pendataan yang apa adanya.
“IPM mencoba merapikan semua yang ada sehingga nantinya dari pendataan ini akan bermanfaat dalam jangka panjang. Kemewahan data sangat diperhitungkan di era saat ini. Sangat mengapresiasi bidang organisasi, harapannya program ini dapat diikuti oleh pimpinan IPM se-Indonesia,” tutur Nashir.
Tak kalah menarik, Risnandar Mahiwa (Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) menyampaikan rasa salutnya dengan IPM yang mau mengoordinir terkait dengan data keanggotaan. Kegiatan ini sejalan dengan kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum khususnya Direktorat Organisasi Kemasyarakatan sudah selesai melakukan sensus ormas di dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Mewakili Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Risnandar menyatakan bahwa pihaknya sangat terbantukan dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh IPM. Mendukung kegiatan yang menyangkut data keanggotaan sangat diperlukan karena menyangkut nanti legalitas daripada organisasi itu.
Dalam kesempatan yang sama Sarpono Dimulyo (Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik Republik Indonesia) menyampaikan bahwa kebijakan hendaknya berbasis data. Kita ketahui bersama bahwa data itu mahal tapi membangun tanpa data itu jauh lebih mahal. Ketika berbicara sensus nasional untuk kader IPM diperlukan identifikasi harus dibangun karena kegiatan ini luar biasa sehingga mudah-mudahan data yang dibutuhkan benar-benar valid dan tidak ada data yang tertinggal.
Di penghujung, Slamet Nur Achmad Effendy (Staff Khusus Menteri Perdagangan) menyampaikan bahwa IPM memang sudah harus bisa memanfaatkan keberadaan big data karena kita hidup di era modern kemana pun kita pergi sudah terekam. Jangan sampai IPM tertinggal.
Slamet mengungkapkan bahwa big data ini harus dikuasai dan dipegang sebab setiap keputusan yang diambil bila berbasis data pasti tepat sasaran tidak lagi dengan asumsi yang tidak aktual.
Sensus IPM rencananya akan dimulai pada bulan September 2022 dengan pendataan pimpinan dan kader IPM se-Indonesia. Sensus IPM kerjasama Bidang Organisasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Insani (LAPSI) PP IPM dan MyIPM.
Diakhir acara terdapat Sosialisasi Technical Support MyIPM yang disampaikan oleh Andri Wahyudi selaku Sekretaris Bidang Teknologi dan Informasi PP IPM.
“Technical Support MyIPM ini untuk di tingkat wilayah. MyIPM akan diarahkan menjadi supper appsnya Pelajar Muhammadiyah. Tugas technical support MyIPM menjadi fasilitator serta melakukan pelatihan pada lingkupnya dalam massifikasi penggunaan MyIPM, melakukan progress report penggunaan MyIPM di lingkupnya, mendorong penggunaan MyIPM secara menyeluruh bukan hanya untuk perihal pembuatan KTA semata, dan mengawal dan bertanggung jawab pada agenda sensus organisasi serta agenda lain berkaitan dengan MyIPM,” tutup Andri.*(iant)
