IPM.OR.ID., GOWA – Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PD IPM) Gowa melalui Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik gelar Kajian Isu Virtual secara daring lewat aplikasi Telekonferensi Zoom, Jum’at (25/02/22).
Kajian tersebut mengangkat tema Dampak Kerusuhan Wadas Terhadap Nasib Pelajar yang menghadirkan 2 pembicara, yakni Ketua Bidang Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) Kholidah Annisa, dan Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiya (PW IPM) Sulawesi Selatan Jumadil Awal.
Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PD IPM Gowa Asrianto Rajab menyampaikan bahwa IPM harus lebih memperdalam goresan penanya dalam merespon dinamika yang ada di tengah-tengah masyarakat.
Muhammad Nurhadi selaku Ketua Umum PD IPM Gowa turut menyampaikan pengantarnya dalam kegiatan Kajian Isu Virtual tersebut.
“Kami berharap IPM Gowa mampu memberikan transformasi gerakan dalam menghadapi dinamika yang ada, dan tentunya sebagai bagian dari gerakan pemantik bagi pelajar dalam melahirkan kepekaan terhadap kondisi yang ada di daerah,” ujar Nurhadi.
Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik PW IPM Sulawesi Selatan Jumadil Awal dalam hal ini sebagai pembicara pertama menyampaikan bahwa dalam penyelesaian konflik agraria di Desa Wadas Purworejo kita harus lebih mengedepankan kebijaksanaan disertai dengan penuh hikmat.
Jumadil Awal menambahkan, kalau tidak maka hal itu bisa menimbulkan gesekan yang tajam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka dari itu, langkah dan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah hendaknya mengedepankan pendekatan musyawarah dan dialog agar semua pihak merasa nyaman dan merasa perlu untuk menyukseskan proyek pembangunan nasional.
“Kita selaku aktivis pelajar juga harus senantiasa berfikir futuristis dan holistik untuk kemajuan bangsa dan negara sehingga konflik-konflik klasik yang ada di negara ini mampu diselesaikan dengan baik,” papar Jumadil Awal.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP IPM Kholidah Annisa menyampaikan dalam materinya bahwasa pemerintah seharusnya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
“Seharusnya segala persoalan dan kasus yang berkaitan dengan rakyat diselesaikan secara merakyat pula. Pemerintah harus sesegera mungkin mengatasi dan menangani kasus ini dengan cara-cara yang humanis dan mengedepankan musyawarah mufakat,” ujar Kholidah Annisa.
Kholidah Annisa juga meminta proses penyelesaian masalah di Desa Wadas ini tidak boleh dilihat hanya dari kacamata ganti-rugi semata. Namun harus dipastikan pula para warga mendapat pekerjaan pengganti pasca-pengalihan lahan.
“Harus dipikirkan juga bagaimana selanjutnya mereka mencari pekerjaan, bagaimana mereka mencari makan, dan selanjutnya bagaimana lahan mereka yang selama ini tempat mereka bekerja dialihfungsikan karena tentu dari lahan itu mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka,” tutup Kholidah Annisa.
Kajan Isu Virtual tersebut juga dihadiri oleh beberapa Pimpinan Daerah IPM se-Sulawesi Selatan, Kader IPM se-Kabupaten Gowa, dan terlihat pula beberapa Kader IPM luar Sulawesi Selatan yang berpartisipasi, di antaranya berasal dari Jakarta Selatan, Denpasar, dll. *(Ftrh/Yud)
