IPM.OR.ID., Yogyakarta – Bidang Pengarusutamaan Gender Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menggelar diskusi daring bertajuk “Genealogi Gerakan Gender di IPM: Menelusuri Jejak Bidang Ipmawati hingga Pengarusutamaan Gender” pada Ahad (28/6/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog bagi kader IPM dari berbagai daerah untuk memahami pengarusutamaan gender sebagai perspektif gerakan yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan ruang aman di lingkungan Muhammadiyah.
Ketua Bidang Pengarusutamaan Gender PP IPM, Fajry Annur, menjelaskan bahwa forum ini diselenggarakan sebagai ruang untuk meluruskan pemahaman mengenai perubahan nomenklatur bidang sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi pelajar Muhammadiyah saat ini. Menurutnya, perubahan nomenklatur yang diputuskan dalam Muktamar XXIV IPM lahir dari kebutuhan organisasi untuk membangun gerakan yang semakin responsif terhadap persoalan pelajar.
“Perubahan nomenklatur ini berangkat dari Muktamar XXIV. Kita melihat bahwa persoalan kekerasan seksual dan isu gender sering kali menjadi tanggung jawab sebelah pihak, padahal untuk menangani isu ini perlu tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menghadirkan ruang yang aman. Karena itu, kita ingin membangun ekosistem gerakan yang menghadirkan sinergi dan keadilan yang berkelanjutan di lingkungan Persyarikatan,” ujar Fajry.
Fajry menambahkan bahwa perubahan tersebut tidak berhenti pada pergantian nama semata, tetapi harus diikuti dengan lahirnya gagasan dan langkah-langkah nyata dalam gerakan. Melalui forum ini, ia mengajak seluruh kader untuk membangun wacana ideologis yang konkret agar pelajar Muhammadiyah mampu menjawab tantangan zaman dengan perspektif yang lebih inklusif dan berkemajuan.
Senada dengan itu, Ketua Umum PP IPM, Dany Muharram, menegaskan bahwa perubahan dalam organisasi merupakan bagian dari ikhtiar menjawab perkembangan zaman. Baginya, pengarusutamaan gender tidak dimaksudkan untuk menggeser eksistensi Bidang Ipmawati, melainkan mengubah cara pandang gerakan agar semakin mencerminkan nilai keadilan dan penghormatan terhadap setiap kader.
“Sejarah baru dimulai. Tantangan hari ini sudah berbeda. Transformasi pemikiran terkait perubahan nomenklatur merupakan sebuah kehormatan tersendiri. Kita tidak sedang mempersempit ruang perempuan, tetapi membangun perspektif bahwa penghormatan terhadap hak-hak gender harus melekat pada diri setiap pelajar Muhammadiyah,” tegas Dany.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan forum tersebut sebagai ruang bertukar gagasan secara terbuka. Menurutnya, diskusi yang sehat akan melahirkan rumusan-rumusan baru yang mampu memperkuat gerakan IPM dalam menghadapi tantangan masa depan.
Dalam sesi materi, Fauzan Anwar Sandiah menjelaskan bahwa isu gender dalam Muhammadiyah bukanlah fenomena baru. Nilai kesetaraan, inklusivitas, dan pelayanan telah menjadi bagian dari tradisi gerakan Muhammadiyah sejak awal, yang kemudian diperkuat melalui kiprah Aisyiyah dalam membangun peradaban dan pemberdayaan perempuan.
Fauzan menjelaskan bahwa dinamika Bidang Ipmawati dipengaruhi oleh dua konteks utama. Pertama, nilai-nilai ideologis Muhammadiyah dan Aisyiyah yang mewariskan semangat kesetaraan, pelayanan, dan kebermanfaatan. Kedua, berkembangnya wacana pengarusutamaan gender sebagai bagian dari dinamika gerakan sosial yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman.
Ia juga menyoroti bahwa berkembangnya paradigma anti-gender di sebagian kalangan IPM pada periode tertentu dipengaruhi oleh menguatnya konservatisme dan dinamika politik. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender perlu dipahami secara utuh agar tidak dimaknai sebagai upaya menghilangkan ruang perempuan ataupun menggeser peran Bidang Ipmawati dalam organisasi.
Lebih lanjut, Fauzan menegaskan bahwa Bidang Ipmawati memiliki dua fungsi strategis, yakni sebagai kelanjutan gerakan perempuan Muhammadiyah sekaligus sebagai instrumen institusional dalam mengarusutamakan perspektif gender di lingkungan IPM. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan dimaksudkan untuk menggantikan perjuangan perempuan, melainkan memperkuat budaya organisasi yang lebih adil, inklusif, dan berkemajuan.
Melalui forum ini, ia mengajak kader IPM merumuskan gagasan dan langkah nyata agar organisasi mampu merespons berbagai persoalan pelajar secara lebih adaptif. Melalui penguatan kesadaran tentang martabat, keadilan, dan kesetaraan, IPM diharapkan mampu membangun gerakan yang relevan dengan kebutuhan pelajar masa kini tanpa meninggalkan nilai-nilai Muhammadiyah.*(Nabila)
