IPM.OR.ID., JAKARTA – Sabtu (30/10/21), Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) bersama beberapa Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) yang lain mengadakan konsolidasi dalam rangka pengendalian tembakau di kalangan anak muda, guna menyelaraskan gerakan dalam mengawal dan berpartisipasi terkait pentingnya pengendalian tembakau.
Konsolidasi yang diinisiasi oleh PP IPM ini dihadiri oleh Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al-Washliyah (PP IPA), Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar PERSIS Putri, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU), Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), dan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Siswa Nasional Indonesia (DPP GSNI). Deny Wahyu Kurniawan juga turut hadir selaku pemantik yang menjelaskan upaya-upaya pengendalian tembakau di Indonesia.
Nashir Efendi selaku Ketua Umum PP IPM mengeluhkan permasalahan rokok yang ditimbulkan melalui iklan-iklan, baik melalui televisi maupun melalui billboard yang bertebaran di jalan raya.
“Terdapat banyak iklan rokok yang menjamur di Indonesia, yang banyak mempengaruhi anak muda untuk mengkonsumsinya, ditambah juga mudahnya akses mereka untuk mendapatkan sebungkus rokok,” ujar Nashir.
Sementara itu, Deny Wahyu Kurniawan selaku pemantik pada kegiatan ini mengatakan bahwa intervensi kebijakan harus terus didorong ketimbang penyadaran masyarakat. Melalui kenaikan harga rokok, para perokok akan berpikir ulang untuk membeli rokok. Di amerika, sebungkus rokok dibanderol sekitar 15 dolar per bungkus, di Indonesia, rokok masih sangat terjangkau.
Lebih lanjut, Deny menekankan intervensi kepada pemerintah ketimbang penyadaran kepada masyarakat. Intervensi dipandang lebih berpengaruh signifikan dibandingkan penyadaran yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pengaruh pemerintah dalam menetapkan hukum akan lebih terasa ketimbang himbauan yang pada akhirnya tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat. Intervensi tersebut bertujuan agar peraturan-peraturan mengenai rokok di Indonesia ditegaskan. Karena dalam UU Penyiaran no 32 tahun 2002, UU Pers, PP 109, ketentuannya masih lemah dan hanya mengijinkan dengan ketentuan. Peraturan tersebut dipandang masih cenderung permisif dan kompromi.
Peran pelajar dalam pengendalian tembakau juga turut berpengaruh besar. Seperti upaya propaganda anti-rokok yang dilakukan terus menerus oleh berbagai OKP, dapat membentuk pikiran bawah sadar untuk membenci rokok. Selain itu, proses advokasi seperti pengaturan industri dalam legislasi ataupun berupa upaya membangun koalisi anti tembakau yang kuat juga harus terus dijalankan.
Dalam sesi sharing dengan OKP-OKP tingkat nasional, Abdul Ghani selaku Ketua Umum GSNI berpendapat bahwa menekan pemerintah dalam pengaturan regulasi dirasa cukup sulit. Namun, untuk penghilangan display dari waralaba seperti Indomaret atau Alfamart masih bisa dilakukan, akan tetapi hal ini akan sulit untuk diterapkan di warung-warung kecil, sebab warung tersebut merupakan milik pribadi. GSNI sendiri mendukung penuh adanya gerakan pengendalian tembakau yang coba diupayakan oleh OKP yang mengikuti konsolidasi ini.
“Remaja akan terus menjadi sasaran empuk bagi industri rokok. Kita perlu melakukan propaganda larangan merokok terus menerus untuk membentuk pola pola pikiran bawah sadar akan bahaya merokok,” ujar Abdul. *gil
