PP IPM Mengeluarkan Pernyataan Sikap Soal Tuduhan Radikalisme Din Syamsuddin Oleh GAR ITB
IPM.OR.ID., JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan pelaporan dan tuduhan radikal yang diarahkan kepada Din Syamsuddin. Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PP IPM pada Jumat lalu di Jakarta (12/02/21).
Guru besar Ilmu Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga dikenal sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, belakangan tengah ramai diperbincangkan akibat tudingan yang diarahkan pada dirinya karena alasan radikalisme. Din dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB).
Merespon hal tersebut, Hafizh Syafa’aturrahman, Ketua Umum PP IPM merasa tuduhan tersebut sangat keliru dan merupakan bentuk pelecehan terhadap anak muda Muhammadiyah.
“Sangat terlihat bahwa pelapor memiliki asas kebencian dan emosional, hingga melaporkan Ayahanda Din sebagai ASN dengan tuduhan radikal dan menyerang pribadi Ayahanda Din dengan data yang tidak akurat”, ujar Hafizh.
Dalam pernyataan sikap yang tim ipm.or.id terima, PP IPM menegaskan bahwa Din Syamsuddin adalah orang yang begitu dipercaya oleh warga Muhammadiyah. Beliau sudah dua periode terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada 2005-2015.
“Terpilihnya Ayahanda Din sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah selama dua periode itu menunjukkan kepercayaan yang begitu tinggi dari warga Muhammadiyah terhadap beliau”, terang Hafizh.
Hafizh menuturkan, di dalam kepemimpinan Din Syamsuddin ketika di PP Muhammadiyah, beliau juga memperlihatkan kecintaannya terhadap Indonesia dan keIslaman dengan menunjukkan bahwa pancasila merupakan satu konsensus kesepakatan melalui Darul Ahdy wa Syahadah. Beliau juga selalu aktif mendiskusikan serta membahas tentang Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan.
“Hal ini menunjukan bahwa beliau sangatlah konsisten membahas isu kebangsaan dan keIslaman, yang mana dalam hal ini beliau dalam kapasitasnya sebagai guru besar ilmu politik Islam menunjukan keahliannya sebagai seorang guru besar”, lanjut Hafizh.
Lebih lanjut PP IPM menyatakan tuduhan pada Din Syamsuddin jelas keliru sebab beliau juga adalah Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020 menggantikan KH. Sahal Mahfudz yang meninggal pada tahun 2014. Tudingan radikal pada beliau menjadi tidak masuk akal mengingat Dewan Pertimbangan MUI merupakan posisi tertinggi dalam representasi ulama di Indonesia.
Mempertegas pernyataan sebelumnya, Hafizh melanjutkan bahwa pada 2006, Din Syamsuddin dan Hasyim Muzadi terpilih sebagai Presiden Konferensi Agama-agama Dunia untuk Perdamaian (WCRP). Beliau dan Hasyim terpilih dalam Assembly ke-8 yang berlangsung di Kyoto, Jepang pada 25-29 Agustus 2006. Hasyim Muzadi terpilih sebagai salah seorang dari 9 Presiden, sedangkan Ayahanda Din Syamsuddin sebagai Presiden Kehormatan (honorary president).
“Melalui sebagian keberhasilan beliau dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keIndonesiaan serta keIslaman untuk Islam yang rahmatan lil alamin, sejatinya hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang harus ditiru bagi generasi muda, khususnya pelajar Islam”, tambah Hafizh.
PP IPM dalam pernyataan sikap tersebut juga sangat menyayangkan tuduhan terhadap Din Syamsuddin. Terutama, bagi mereka yang memiliki sumbu pendek. Padahal, sangat jelas bahwa Din Syamsuddin memiliki begitu banyak prestasi dan menunjukkan bahwa beliau sangat nasionalis dan Islamis.
“Kritik yang beliau lemparkan harusnya diterima dengan seksama karena beliau sebagai guru besar mengetahui bagaimana seharusnya Indonesia dijalankan”, tutup Hafizh. *(iant)
