Muktamar ke-47 Muhammadiyah telah ditutup. Hasilnya, forum Muktamar merekomendasikan 13 hal untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.
Muktamar Muhammadiyah menyoroti berbagai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Berikut ini 13 rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pertama, membangun masyarakat dengan ilmu. Muhammadiyah menilai budaya ilmu di Indonesia masih rendah dan menjadi sebuah masalah yang serius bagi bangsa.
Kelemahan dari budaya keilmuan juga menyebabkan sebagian warga bangsa sering bertindak tidak rasional, sempit, dan beragam perilaku klenik yang mematikan akal sehat.
“Bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmiah melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal postif dan produktif,” kata pimpinan sidang muktamar, Din Syamsuddin, Jumat (7/8/2015).
Kedua, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammadiyah tidak ingin lagi ada aroma dendam, saling menghakimi dan melakukan kekerasan antar umat beragama dengan berbagai tuduhan apapun, baik kafir, liberal atau lainnya.
Muhammadiyah meminta umat Muslim tidak mudah terpengaruh terhadap apapun, karena baru-baru ini muncul gejolak antara kaum sunni dan syiah di Indonesia.
“Untuk mencegah semakin meluasnya konflik sunni dan syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intraumat Islam serta mengembangkan pemahaman tentang perbedaan agama dan bersosialisasi meminimalisir konflik horizontal,” jelas dia.
Ketiga, meningkatan daya saing umat Islam. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara Islam terbesar di dunia. Namun, belum mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara di kanca Internasioanal. Bahkan, sikap minder dengan negara lain pun kerap muncul.
“Muslim di Indonesia itu seolah majority with minority mentality atau inferiority complex. Sehingga sering mudah menerima pengaruh dari luar,” tukas dia.
Keempat, penyatuan kalender Islam. Sebab, selama ini kerap terjadi perbedaan di Indonesia dalam menetapkan satu Syawal.
Kelima, melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.
Keenam, pengendalian narkotika psikotropika, dan zat adektif. “Muhammadiyah mendesak pemerintah besikap tegas dan manyatakan perang kepada narkoba,” kata Din.
Ketujuh, Muhammadiyah meminta pemerintah dapat tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Sebab, Indonesia merupakan negara rawan akan bencana.
Kedelapan, Muhammadiyah meminta pemerintah dapat memaksimalkan bonus demografi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Pemerintah harus memanfaatkannya dengan baik agar angka pengangguran menurun.
“Jika masalah itu tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik dan menyeluruh maka Republik ini akan menjadi negara yang gagal,” tegas Din.
Kesembilan, gerakan berjamaah melawan korupsi. Muhammadiyah memandang korupsi sebuah kejahatan luar biasa. Sehingga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka korupsi.
“Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan sanksi sosial bagi koruptor, memulai hidup bersih tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri dan rumah kita. Membenahi transparansi dan akuntabilitas serta mendorong gerakan berjamaan melawan korupsi.”
Kesepuluh, Muhammadiyah mendorong jihad konstitusi. Muhammadiyah memandang selama ini masih banyak undang-undang yang melanggar konstitusi.
“Jihad konstitusi untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajemukan,” kata dia.
Kesebelas, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Din mengatakan perubahan iklim dapat menimbulkan krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan, dan krisis politik. Sehingga harus ada aksi nyata untuk menghindari segala krisis yang dapat mengancam bangsa dan negara.
Keduabelas, pemanfaatan teknologi komunikasi.
Ketigabelas, masalah human trafficking dan perlindungan buruh migran. Menurut dia, perlindungan tersebut perlu untuk menghindari penderitaan yang diterima rakyat yang tidak berdosa.
“Ribuan orang meninggal dunia dan ratusan orang terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampungnya. Persoalan ini semakin kompleks di tengah krisis ekonomi,” kata dia.
Muhammadiyah memandang perlunya advokasi pekerja Indonesia di luar negeri. “Muhammadiyah mengecam praktek perbudakan apapun bentuknya seperti human trafficking dan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Kami menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perdagangan manusia,” tutup Din.
Muktamar Muhammadiyah menyoroti berbagai isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Berikut ini 13 rekomendasi Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pertama, membangun masyarakat dengan ilmu. Muhammadiyah menilai budaya ilmu di Indonesia masih rendah dan menjadi sebuah masalah yang serius bagi bangsa.
Kelemahan dari budaya keilmuan juga menyebabkan sebagian warga bangsa sering bertindak tidak rasional, sempit, dan beragam perilaku klenik yang mematikan akal sehat.
“Bangsa Indonesia perlu membangun keunggulan dengan mengembangkan masyarakat ilmiah melalui budaya baca, menulis, berpikir rasional, bertindak strategis, bekerja efisien, dan menggunakan teknologi untuk hal postif dan produktif,” kata pimpinan sidang muktamar, Din Syamsuddin, Jumat (7/8/2015).
Kedua, toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Muhammadiyah tidak ingin lagi ada aroma dendam, saling menghakimi dan melakukan kekerasan antar umat beragama dengan berbagai tuduhan apapun, baik kafir, liberal atau lainnya.
Muhammadiyah meminta umat Muslim tidak mudah terpengaruh terhadap apapun, karena baru-baru ini muncul gejolak antara kaum sunni dan syiah di Indonesia.
“Untuk mencegah semakin meluasnya konflik sunni dan syiah di Indonesia, Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengadakan dialog intraumat Islam serta mengembangkan pemahaman tentang perbedaan agama dan bersosialisasi meminimalisir konflik horizontal,” jelas dia.
Ketiga, meningkatan daya saing umat Islam. Indonesia selama ini dianggap sebagai negara Islam terbesar di dunia. Namun, belum mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara di kanca Internasioanal. Bahkan, sikap minder dengan negara lain pun kerap muncul.
“Muslim di Indonesia itu seolah majority with minority mentality atau inferiority complex. Sehingga sering mudah menerima pengaruh dari luar,” tukas dia.
Keempat, penyatuan kalender Islam. Sebab, selama ini kerap terjadi perbedaan di Indonesia dalam menetapkan satu Syawal.
Kelima, melayani dan memberdayakan kelompok difabel dan kelompok rentan lainnya.
Keenam, pengendalian narkotika psikotropika, dan zat adektif. “Muhammadiyah mendesak pemerintah besikap tegas dan manyatakan perang kepada narkoba,” kata Din.
Ketujuh, Muhammadiyah meminta pemerintah dapat tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Sebab, Indonesia merupakan negara rawan akan bencana.
Kedelapan, Muhammadiyah meminta pemerintah dapat memaksimalkan bonus demografi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Pemerintah harus memanfaatkannya dengan baik agar angka pengangguran menurun.
“Jika masalah itu tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik dan menyeluruh maka Republik ini akan menjadi negara yang gagal,” tegas Din.
Kesembilan, gerakan berjamaah melawan korupsi. Muhammadiyah memandang korupsi sebuah kejahatan luar biasa. Sehingga harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka korupsi.
“Pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya memberikan sanksi sosial bagi koruptor, memulai hidup bersih tanpa korupsi dimulai dari diri sendiri dan rumah kita. Membenahi transparansi dan akuntabilitas serta mendorong gerakan berjamaan melawan korupsi.”
Kesepuluh, Muhammadiyah mendorong jihad konstitusi. Muhammadiyah memandang selama ini masih banyak undang-undang yang melanggar konstitusi.
“Jihad konstitusi untuk penyelamatan Indonesia dan masa depan generasi bangsa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajemukan,” kata dia.
Kesebelas, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Din mengatakan perubahan iklim dapat menimbulkan krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis kemanusiaan, dan krisis politik. Sehingga harus ada aksi nyata untuk menghindari segala krisis yang dapat mengancam bangsa dan negara.
Keduabelas, pemanfaatan teknologi komunikasi.
Ketigabelas, masalah human trafficking dan perlindungan buruh migran. Menurut dia, perlindungan tersebut perlu untuk menghindari penderitaan yang diterima rakyat yang tidak berdosa.
“Ribuan orang meninggal dunia dan ratusan orang terlunta-lunta sebagai pengungsi, terusir dari kampungnya. Persoalan ini semakin kompleks di tengah krisis ekonomi,” kata dia.
Muhammadiyah memandang perlunya advokasi pekerja Indonesia di luar negeri. “Muhammadiyah mengecam praktek perbudakan apapun bentuknya seperti human trafficking dan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Kami menuntut pemerintah menindak tegas pelaku perdagangan manusia,” tutup Din.
