IPM.OR.ID., MALANG – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) membuka Advoasik Camp #Happytanpabully Batch Malang, pada Jumat (22/8/2025) di BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika untuk memperkuat komitmen pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.
Acara yang dihadiri oleh perwakilan siswa dan guru dari Malang dan sekitarnya sebanyak 100 peserta. Ini menekankan bahwa advokasi bukan hanya tentang menghentikan kekerasan, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang siswa.
Turut hadir Staf Ahli Kemendikdasmen RI Biyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi, Diskus, dan PLK Kemendikdasmen RI Muhammad Hasbi, dan Kepala BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika Gusti Made Ardana.
Dalam sambutan pembukaannya, Biyanto, Staf Ahli Kemendikdasmen RI, menggarisbawahi komitmen kementerian dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Ia juga menyoroti peran media sosial dan kurangnya figur teladan sebagai akar masalah.
“Soal perundungan masih menjadi pusat perhatian kita semua. Maka itu, di Kemendikdasmen pada saat menyambut tahun ajaran baru, Bapak Menteri Abdul Mu’ti mengenalkan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah. Tujuannya supaya lembaga pendidikan benar-benar bersih tanpa kekerasan,” jelas Biyanto.
Lebih lanjut, ia mengatakan penyebab perundungan sebagian besar dari media sosial. Pelajar membutuhkan role model yang teladan untuk menjadi contoh.
“Soal perundungan, penyebabnya sebagian karena media sosial. Anak-anak muda zaman sekarang kekurangan role model untuk diteladani, sehingga mereka asal menyerap dan mencontoh dari media sosial,” tambahnya.
Muhammad Hasbi, Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi, Kemendikbudristek RI, dalam sambutannya yang dibacakan oleh perwakilan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini.
“Atas nama Kemendikdasmen RI, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada IPM atas inisiatif dan komitmennya dalam mengadvokasi pencegahan perundungan di kalangan pelajar,” tuturnya.
Ia juga mengatakan bahwa perpaduan siswa, guru, dan pemerintah adalah hal utama untuk menstabilkan ekosistem pendidikan.
“Kolaborasi segitiga antara siswa, guru, dan pemerintah menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Mari kita bersama-sama mewujudkan Merdeka Belajar yang juga merdeka dari perundungan,”
Dari sisi tuan rumah, Gusti Marde Ardana, Kepala BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, menyambut baik inisiatif yang melibatkan guru dan siswa secara bersamaan.
“Saya baru pertama kali melihat pelatihan seperti ini. Sebenarnya, kami satu tahun sekali menjalankan pelatihan mengenai perundungan juga dengan peserta guru. Nah, sekarang ini adalah perpaduan yang sempurna karena terdapat guru dan konsumennya, yaitu murid, sehingga dialog menjadi lebih efektif,” ujar Gusti.
Kemudian, Fajri Syahidinillah, Ketua PP IPM Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik menegaskan komitmen organisasinya dalam memutus mata rantai perilaku perundungan di dunia pendidikan.
“Advoasik Camp ini bukan sekadar pelatihan biasa. Ini adalah gerakan kolektif. Kami berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap kasus perundungan anak terjadi di lingkup pendidikan. Melalui pelatihan ini, kami ingin merubah kekhawatiran itu menjadi aksi nyata dengan melibatkan langsung pelajar dan guru,” papar Fajri.
Ia mejelaskan tujuan dari kegiatan ini untuk membentuk ruang aman untuk pelajar. Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik berkomitmen untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkup pendidikan.
“Tujuan kami adalah menciptakan ‘ruang aman’ dan ‘ruang tumbuh’ bagi setiap pelajar. Advokasi bukan hanya tentang menghentikan kekerasan yang terjadi, tetapi juga tentang membangun ekosistem yang mencegahnya,” jelasnya.
Sakinah Fitrah Rahmah menyetujui pernyataan tersebut , perwakilan dari pihak penyelenggara. Dalam sambutannya, ia menyoroti masih maraknya kasus perundungan yang terjadi belakangan ini dan pentingnya peran serta Kemendikdasmen serta organisasi peacegen dalam upaya pencegahan.
“Atas dukungan Kemendikdasmen dan Peacegen, kami berusaha untuk mencoba mencegah perundungan. Bahkan, pada saat ini masih terdapat berita terbaru mengenai perundungan ini. Sangat disayangkan para pelajar ini dapat berbuat hal seperti itu,” kata Sakinah.
Selanjutnya, Affan Fitrahman, memberikan perspektif historis dan religius. Ia menjelaskan bahwa fenomena perundungan telah ada sejak lama, bahkan disebutkan dalam Surah Al-Hujurat ayat 11. Namun, data terkini menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini.
“Fenomena perundungan bukanlah hal baru dalam sejarah maupun Islam, seperti di Surah Al-Hujurat. Oleh karena itu, kita berangkat dari sana dan ditambah dengan data terbaru perundungan yang menjadi urutan teratas dalam penanganan kasus anak Indonesia yang hampir 50% terjadi dalam lingkup pendidikan. Maka dari itu, kami berkomitmen menjadi pemutus perilaku buruk ini. Tentu, kita sebagai IPM harus berada di garda depan,” tegas Fajri.
Ketua Pimpinan Wilayah IPM Jawa Timur, Hengky Pradana, menegaskan bahwa pendekatan terhadap perundungan haruslah komprehensif.
“Advokasi bukan hanya menghentikan perundungan saja, tapi juga memberikan ruang aman dan ruang tumbuh bagi setiap pelajar,” ujar Hengky.
